rss_feed

Desa Tegal Yoso

Jln. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Desa Dusun 1 Desa Tegal Yoso
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
Kode Pos 34192

call 082111114006| mail_outline info@tegalyoso.id

  • MOHAMAD YANI

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • EKSAS YULIANTO

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • UMI KHOIRIYAH

    KAUR KEUANGAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUKAMTO

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • TOTO HARIYANTO

    Kaur Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • SOLIHIN

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SURADI

    Kasi Kesra

    Belum Rekam Kehadiran
  • AGUS SOGIRI

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • NANA SUPENA

    Kepala Dusun I

    Belum Rekam Kehadiran
  • YUSTINA

    Kepala Dusun II

    Belum Rekam Kehadiran
  • AHLAN SUHERMAN

    Kpala Dusun III

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIS MUNANDAR

    Kepala Dusun IV

    Belum Rekam Kehadiran
  • SARBINI

    Kepala Dusun V

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIYANTO

    Kepala Dusun VI

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

• Selamat Datang di Website Resmi Desa Tegal Yoso • Masyarakat Desa Tegal Yoso Menuju Cakap Digital • Lindungi diri dan Keluarga dengan Vaksin Covid-19. ( jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan Batasi mobilitas) [...]
fingerprint
Badan Permusyawaratan Desa

07 Jan 2021 18:33:33 1.056 Kali

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

 

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan ini merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra dari pemerintah desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Selaras dengan Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014.

BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membahas, dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, rumusan mengenai kedudukan BPD sudah mengambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permuswaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis . Sebagai perwujudan Demokrasi dalam Penyelengaraan Pemerintah Desa,BPD memiliki kedudukan penting dalam Sistim Perintahan Desa.

Kedudukan BPD

Sebagai mitra Kepala Desa, kedudukan BPD diperlukan untuk membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam membahas rancangan peraturan desa dengan Pemerintah Desa menurut UU No. 6/2014 , BPD mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Pemerintah Desa dapat duduk bersama dan mengadakan musyawarah dalam membuat kesepakatan tentang Peraturan Desa. Dalam UU No. 6/2014 pasal 55 menyebutkan Badan Permuswarakatan Desa mempunyai fungsi ayat (a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Tujuan pembentukan BPD di setiap Desa adalah sebagai wahana/wadah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukanya sebagai mitra Pemerintah Desa, BPD memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pada hakikatnya, BPD sebagai Kanal (Penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti BPD menjadi penyeimbang (Checks and balances) bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk/warga desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD berperan sebagai wakil masyarakat yang dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Perempuan, kelompok kelembagaan local atau pemuka masyarakat lainya. Dalam UU No. 6/2014 diatur bahwa anggota Badan Permuswaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya dilakukan secara demoratis. Proposional jumlah anggota BPD sangat dianjurkan sesuai dengan keterwakilan kelompok–kelompok atau pusat-pusat (basis) kekuasaan di Desa, misalnya keterwakilan tokoh–tokoh agama/adat, perempuan, kelompok tani/nelayan, maupun kelompok–kelompok lokal.

Masa Jabatan BPD

Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3(tiga) kali berturut – turut atau tidak berturut – turut . masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Pimpinan BPD terdiri dari atas 1 (satu) orang sekretaris. [...]

 

Sruktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TEGAL YOSO
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2019 - 2025
                     
NO NAMA LENGKAP NIP L/P TEMPAT,TANGGAL LAHIR AGAMA JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ABDUL ROHMAN 1 L Lampung Tengah, 10 November 1967 Islam Ketua S1 B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
2 SAMIRAN 2 L Lampung Tengah, 29 Agustus 1966 Islam Wakil Ketua S2 B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
3 SUDAR SUPIANTO 3 L Tegal Yoso, 06 Februari 1980 Islam Sekretaris DIII B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
4 MUSRIYATI 4 P Tegal Yoso,  25 Juli 1974 Islam Bendahara SLTA B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
5 SUGENG 5 L Lampung Timur, 10 Mei 1964 Islam Anggota SLTA B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
6 ASMINI 6 P Tegal Yoso, 10 Agustus 1975 Islam Anggota SLTA B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
7 DEDE MULYANA 7 L Tegal Yoso,12  April 1994 Islam Anggota SLTA B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
8 ADI HIDAYA 8 L Tanjung Inten, 27 November  1999 Islam Anggota SLTA B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
9 INDRA BUDIANTORO 9 L Tegal Yoso, 16 Mei 1984 Islam Anggota S1 B.371/10-SK/2019, tgl 12 Sept.2019 12  September 2025  
                     
  Mengetahui,         Tegal Yoso,       April 2021  
  Ketua BPD Tegal Yoso         Sekretaris BPD Tegal Yoso  
                     
                     
                     
  ABDUL  ROHMAN         SUDAR SUPIANTO  

 

DOWLOAD DATA BPD 

 

 

DATA BPD

45.42 KB
cloud_download Unduh
chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

reorder Video

account_circle Aparatur Desa

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:383
Kemarin:700
Total Pengunjung:189.928
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.201.68.86
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 654,805,470 | Rp. 1,788,922,250
36.6 %
BELANJA
Rp. 664,999,246 | Rp. 1,799,346,461
36.96 %
PEMBIAYAAN
Rp. 10,401,000 | Rp. 10,401,000
100 %

Rp. 23,211 | Rp. 23,211
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 319,128,400 | Rp. 939,571,000
33.97 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 13,329,104 | Rp. 38,266,000
34.83 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 322,347,966 | Rp. 811,019,250
39.75 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 66,000
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 340,549,246 | Rp. 855,090,161
39.83 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 64,245,000 | Rp. 267,451,300
24.02 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 43,600,000 | Rp. 167,250,000
26.07 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 122,105,000 | Rp. 123,905,000
98.55 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 94,500,000 | Rp. 385,650,000
24.5 %