rss_feed

Desa Tegal Yoso

Jln. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Desa Dusun 1 Desa Tegal Yoso
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
Kode Pos 34192

call 082111114006| mail_outline info@tegalyoso.id

  • MOHAMAD YANI

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • EKSAS YULIANTO

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • UMI KHOIRIYAH

    KAUR KEUANGAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUKAMTO

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • TOTO HARIYANTO

    Kaur Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • SOLIHIN

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SURADI

    Kasi Kesra

    Belum Rekam Kehadiran
  • AGUS SOGIRI

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • NANA SUPENA

    Kepala Dusun I

    Belum Rekam Kehadiran
  • YUSTINA

    Kepala Dusun II

    Belum Rekam Kehadiran
  • AHLAN SUHERMAN

    Kpala Dusun III

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIS MUNANDAR

    Kepala Dusun IV

    Belum Rekam Kehadiran
  • SARBINI

    Kepala Dusun V

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIYANTO

    Kepala Dusun VI

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

• Selamat Datang di Website Resmi Desa Tegal Yoso • Masyarakat Desa Tegal Yoso Menuju Cakap Digital • Lindungi diri dan Keluarga dengan Vaksin Covid-19. ( jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan Batasi mobilitas) [...]
fingerprint
Struktur Organisasi Pemerintah Desa

19 Apr 2022 10:39:56 3.746 Kali

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa

Kepala Desa yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desa secara optimal.  Hal ini akan dapat dilakukan dengan kemampuan Kepala Desa untuk mengatur dan meregulasikan atau menyederhanakan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah serta dituntut untuk mampu memberikan tugas-tugas pada semua Perangkat Desa  mulai dari sekkretaris desa , kepala-kepala urusan , kepala dusun ,serta pelaksana tugas lainnya.

Struktur Pemerintah Desa terbaru lahir bersamaan dengan disahkanya  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ditetetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 

Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

Desa  Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Struktur Organisasi

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas :
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan;dan
c. Pelaksana Teknis.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud adalah berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Sekretariat Desa oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:  Urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Kepala urusan (Kaur) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. Paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi). Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas Pelaksana kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. [...]

 

BACA JUGA: Tugas Dan Fungsi  Perangkat Desa 1

BACA JUGA: Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa 2

BACA JUGA:  Halal Bil Halal Virtual bersama: Gusmenteri

 

#tegalyososmartvillage #smartvillageampungtimur #smartvillageampung

 

chat
Komentar

Pada artikel ini

  • person
    Eko Purnomo

    17 Mei 2021 06:15:14

    Mantap
chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

reorder Video

account_circle Aparatur Desa

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:513
Kemarin:700
Total Pengunjung:190.058
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.201.68.86
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 654,805,470 | Rp. 1,788,922,250
36.6 %
BELANJA
Rp. 664,999,246 | Rp. 1,799,346,461
36.96 %
PEMBIAYAAN
Rp. 10,401,000 | Rp. 10,401,000
100 %

Rp. 23,211 | Rp. 23,211
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 319,128,400 | Rp. 939,571,000
33.97 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 13,329,104 | Rp. 38,266,000
34.83 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 322,347,966 | Rp. 811,019,250
39.75 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 66,000
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 340,549,246 | Rp. 855,090,161
39.83 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 64,245,000 | Rp. 267,451,300
24.02 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 43,600,000 | Rp. 167,250,000
26.07 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 122,105,000 | Rp. 123,905,000
98.55 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 94,500,000 | Rp. 385,650,000
24.5 %